Opsinews.id – Setelah sekian lama menuai polemik dan penolakan, akhirnya keran ekspor benih lobster dibuka kembali oleh menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Keputusan menteri Edhy Prabowo disambut kritikan dari pendahulunya, yakni mantan menteri KKP, Susi Pudjiastusi yang menutup keran ekspor bibit lobster.
Tidak hanya sampai disana, kegaduhan kembali mencuat setelah media tempo.co merilis sejumlah perusahaan yang diberikan izin melakukan ekspor benih lobster merupakan kolega atau kerabat dari Edhy Prabowo di Partai Gerindra.
Sebanyak 30 perusahaan tersebut diantaranya PT Royal Samudera Nusantara, yang tercantum nama Ahmad Bachtiar yang juga merupakan Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap partai Gerindra.
Selanjutnya, PT Bima Sakti Mutiara yang sahamnya dipegang full oleh PT. Arasari Pratama milik Hashim Djojohadikusumo yang juga dari partai yang sama dengan menteri kelautan Edhy Prabowo.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, meminta kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan tindak pidana Kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) yang telah menetapkan izin ekspor lobster kepada 30 perusahaan yang disinyalir kuat dikuasai oleh elite partai Gerindra.
“Kami minta temuan ini segera diusut agar terang benderang,” kata Bintang kepada wartawan, Minggu (5/7/2020).
Bintang menambahkan, kebijakan Edhy Prabowo dapat memberikan citra buruk bagi pemerintahan Jokowi di jilid ke II. Untuk itu, PB SEMMI meminta kepada presiden Jokowi untuk mereshuffle Edhy Prabowo dari kursi menteri kelautan dan perikanan.
“Dengan pengusutan kasus tersebut, maka presiden Jokowi dapat mempertimbangkan langkah yang lebih bijak terkait kinerja menteri Edhy Prabowo,” pungkas Bingtang.
Bintang menambahkan Edhy Prabowo jangan mengkapitalisasi dan melakukan praktik KKN yang hanya memperkaya kelompok tertentu saja, yang ujungnya merugikan bangsa dan negara.
“Mencari keuntungan sepihak jelas ujung-ujungnya merugikas bangsa,” ungkapnya.
Sebagai bentuk kritis mahasiswa, PB SEMMI akan segera melakukan pelaporan ke KPK dan mabes polri hingga melalukan aksi demonstrasi besar besaran.
“Kita akan laporkan kasus ini ke pihak kepolisiaan tentunya dengan menyodorkan bukti-bukti, setelah itu kami juga akan menggelar aksi dengan turun ke jalan,” tegas Bintang.
