Opsinews.id – Banyaknya kritikan yang melibatkan polda Sulawesi Tenggara (Sultra) secara institusi, mulai dari persoalan tenaga kerja asing (TKA), kasus penembakan mahasiswa yang belum kelar, kasus pembacokan mahasiswa serta persoalan penyegelan 22 alat berat salah satu perusahaan semakin ramai jadi perbincangan di kalangan aktivis mahasiswa.
Ketua HMI Cabang Kendari, Sulkarnain kembali angkat bicara soal Polda Sulawesi Tenggara yang semakin ramai dengan kritikan apalagi dengan berbagai persoalan baru yang terus bertambah, menurutnya ada yang salah dari pola kepemimpinan Merdisyam sebagai pimpinan Polda Sulawesi Tenggara.
“Terlalu banyak persoalan di polda Sultra ini, dan selalunya melibatkan polda secara institusi mungkin ada yang salah dalam pola kepemimpinan pak merdisyam ini,” kata Sulkarnan dalam rilia tertulisnya, Kamis (9/4/2020).
Menururnya, kejadian tersebut menjadi bahan renungan polri untuk memikirkan nasib masyarakat Sultra di bawah bayang-bayang Merdisyam sebagai Kapolda.
“Dengan kondisi saat ini yang mana persoalan daerah banyak melibatkan polda secara institusi semestinya sudah menjadi renungan Kapolri untuk memikirkan masyarakat, jangan menunggu ada yang terbunuh lagi baru pura-pura sibuk ganti Kapolda,” tegasnya.
Dengan hal ini ia berharap Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk segera mencopot Merdisyam selaku Kapolda Sultra apalagi di tengah penanganan covid-19 ia khawatir semakin membuat gaduh.
“Saya sangat berharap kepada kapolri untuk segera mencopot merdisyam dan angkat kaki dari sultra apalagi hari ini kita sedang disibukan dengan ancaman virus corona nanti dia tambah buat gaduh dan kepanikan,” pungkasnya.
Ketua umum HMI Cabang Kendari itu akan terus melakukan kritikan hingga kapolda di copot karena ia menilai merdisyam tidak banyak memberi solusi terkait permasalahan di sultra
“Kami akan terus mengkritik soal Kapolda Sultra kami rasa pak Merdisyam tidak banyak memberi solusi terkait persoalan di Sultra yang makin menumpuk,” tegasnya.
Pihaknya menilai bahwa persoalan kasus penyegelan alat berat salah satu perusahaan di sultra pengambil keputusan tertinggi adalah kapolda sehingga menurutnya ganti kapolda dulu baru selesaikan unsur pimpinan lain yang diduga tidak berintegritas.
“kami menilai soal alat berat yang disegel itu selesaikan dulu pimpinannya setelah Kapolda di ganti kemudian selesaikan juga unsur pimpinan lain yang kami duga tidak berintegritas” tutupnya.
